Respon.id-Boyolali, Gencar-gencarnya Pemerintah tengah melakukan pengawasan dan penindakan aksi premanisme dipasar-pasar maupun dijalan-jalan, kini muncul aksi drama anggaran DD (Dana Desa) oleh PW Sekretaris Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut, seperti pengerasan jalan, penyemiran jalan, betonisasi timur Pertamina dan pemasangan paving dihalaman Gedung Serba Guna “Manggala Kusuma”. Proyek infrastruktur yang menggunakan DD (Dana Desa) Tahun Anggaran 2024 tersebut, sudah bukan menjadi rahasia umum.
Dugaan didramatisir anggaran oleh sang Sekretaris Desa PW, terus bergulir. Sedangkan proyek infrastruktur paving di Gedung Serba Guna “Manggala Kusuma” yang selesai dikerjakan pada akhir November 2024 itu ironisnya, menyisakan narasi yang tidak sedap di tengah masyarakat. Bahkan pengerjaan proyek pembangunan baik Paving, talud, betonisasi dan lainnya yang menggunakan anggaran DD (Dana Desa) Tahun Anggaran 2024 ini, diduga telah didramatisir Sekdes PW. Dugaan kuat itu bukan tanpa alasan, pada pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.620,5 jt.
Menurut beberapa warga semua kegiatan pembangunan itu, pembiayaan maupun harga barang di main/”mark up” oleh Sekdes PW. Sedangkan hasil dari penelusuran Wartawan Respon dilapangan, paving jenis Kawung yang telah dipasang itu, harga per meter hanya Rp.77 rb saja, barang diantar sampai lokasi. Bahkan, anehnya lagi talud timur kantor Koramil Banyudono letaknya di jalan Nasional Solo-Semarang, yang mestinya bukan tanggung jawab Desa Ketaon oleh Kades PW dibangun. Sementara itu Sekdes PW saat dikonfirmasi Wartawan Respon dikantor Desa Ketaon belum lama ini, ditanya soal pembelian maupun pengerjaan tersebut di mark up mengatakan, itu kan kena pajak juga, kilahnya lirih.
Sementara itu Ketua Umum LSM GANNAS (Gerakan Nasionalis Sejati) Heru Prasetyono, S.H yang ikut investigasi dilapangan saat diminta tanggapan pada Wartawan Respon Rabu, 5/5/2025 mengatakan, akan menguak dan mengawal Mark Up DD di Desa Ketaon yang dilakukan Sekdes PW ini sampai ke ranah hukum. Bahkan sebelumnya, akan dilaporkan ke Ombusdman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, untuk diaudit. Nah untuk mengetahui mark up penggunaan anggaran DD (Dana Desa) tahun 2024 ini, sebaiknya kita tunggu dan kita ikuti saja perkembangannya.(Res)
