Respon.id-Karanganyar, Pemerataan pembangunan memang dibutuhkan, namun sayang seribu sayang pelaksanaan dilapangan selalu dijadikan alat untuk memperkaya diri. Mungkin bagi mereka, pemberantasan anti rasuah pun sudah bukan hal yang menakutkan. Seperti yang terjadi pada pelaksanaan program revitalisasi SPD (Satuan Pendidikan Dasar) SDN Macanan 3, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah ini. Proyek revitalisasi yang menggunakan anggaran APBN TA. 2025 sebesar Rp. 365.909.000,00 ini, seharusnya dikerjakan secara swakelola.
Dan waktu pelaksanaan 150 hari, oleh P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan) yang dibentuk pihak Sekolah dan Komite. SDN Macanan 3, Kecamatan Kebak Kramat mendapat kucuran anggaran APBN.TA.2025 ini masing-masing, diperuntukkan, Pembangunan UKS dengan volume yang sama biaya sebesar Rp.114.310.000,00. lantaran menggunakan pintu dan jendela lebih banyak serta bersekat, Rehab ruang kelas luas 56 M2 dianggarkan lebih sebesar Rp.129.056.444,00. Dan pembangunan 4 toilet yang ukurannya lebih luas dari ruang UKS mendapatan anggaran sebesar Rp.122.543.100,00.
Tentu saja ketidak sesuai biaya dan volume proyek yang dikerjakan, memantik reaksi berbagai pihak yang mengetahui. Sementara itu, Kepala SDN Macanan 3 Suyatno, M.Pd saat dikonfirnasi Wartawan Respon pada Kamis,16/10/2025 diruang kerjanya, membenarkan dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran program revitalisasi di Sekolahnya, mendapatkan revitalisasi berupa pembangunan ruang UKS, ruang Kelas dan pembangunan Toilet. Lebih lanjut dikatakan, bahwa pembelanjaannya menggunakan SIPLah(Sistem Informasi Pengadaan Sekolah), tukasnya.
Lebih lanjut, Suyatno,M.Pd ditanya soal pembelanjaan pengadaan material mengatakan, saya tidak tahu karena itu wewenang Ketua Panitia Pelaksana Joko Sriyanto, kilahnya. Sedangkan menurut Ketua Divisi Monitoring dan Investigasi LSM GANNAS (Gerakan Nasionalis Sejati) Sigit Prasetyo menanggapi soal program revitalisasi SD tersebut, banyak kejanggalan dan sarat penyimpangan meskipun diawasi Dinas Pendidikan dan 2 orang konsultan. Kita tunggu sampai selesai tahap pelaksaan program tersebut, kita tindaklanjuti ke BPKP agar diaudit, ungkapnya. Untuk mengetahui perkembangan program revitalisasi ini, sebaiknya kita tuggu dan kita ikuti.(git/res)
